Panglima TNI Tak Ingin Ikut Campur soal Kerja Sama Alutsista dengan Brasil

JAKARTA (MI) : Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku tidak ingin mencampuri urusan kerja sama mengenai pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) antara Pemerintah Indonesia dan Brasil. Moeldoko mengatakan, kelanjutan kerja sama tersebut bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

"Itu dalam konteks politik, it's not my business. Tetapi, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan, jangan main-main dengan saya," ujar Moeldoko saat ditemui seusai bertemu dengan Gerakan Pemuda Ansor di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/2/2015).

Moeldoko mengakui, saat ini Indonesia masih melakukan kerja sama dalam bidang alutsista dengan Brasil. Beberapa kerja sama pembelian alutsista, misalnya pesawat tempur Super Tucano dan MLRS (Multiple Launch Rocket System).

Meski tidak ingin ikut campur dalam urusan politik kenegaraan, Moeldoko menjamin bahwa TNI akan selalu siap menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam hal pelaksanaan eksekusi mati, Moeldoko mengatakan bahwa ia telah menyiapkan pasukan khusus untuk mengantisipasi ancaman dari negara lain.

"Urusan kerja sama dengan Brasil jangan terburu-burulah. Lagi pula itu bukan domain saya," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya berpendapat perlu adanya evaluasi terkait kerja sama dengan Brasil. Langkah itu perlu dilakukan menyikapi keputusan Pemerintah Brasil yang menolak menerima Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto. 

Presiden Brasil Dilma Rousseff menunda secara mendadak penyerahan credential Duta Besar RI untuk Brasil kepada Toto.Pembatalan penyerahan tersebut di saat Toto sudah berada di Istana Kepresidenan bersama dubes-dubes lain.

Hal ini terjadi di tengah pertentangan eksekusi seorang warga Brasil di Indonesia dan rencana hukuman mati warga kedua dalam waktu dekat. 

Kemenlu menilai penolakan Presiden Brasil adalah bentuk tindakan yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Indonesia. Kemenlu telah menarik Toto dari Brasil untuk selanjutnya kembali ke Indonesia. Kemenlu protes keras terhadap penolakan tersebut.

Sumber : KOMPAS