JAKARTA (MI) : Kementerian Pertahanan (Kemhan) masih membahas dan mengaji rencana Markas Besar TNI membentuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan. Kemhan juga masih mengaji rencana TNI AL membentuk Komando Armada RI Kawasan Tengah dan rencana pembangunan Komando Armada RI Kawasan Timur di Sorong, Papua.
"Saat ini Kemhan sedang membahas pembentukan kelembagaan-kelembagaan pertahanan itu," kata Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (19/2).
Purnomo menjelaskan pembentukan kelembagaan akan dikaji secara komprehensif dan memperhatikan ancaman geografi. Tak hanya Kogabwilhan dan Armada Tengah, Kemhan juga sedang mengaji penambahan Komando Operasi Angkatan Udara dan kelembagaan di TNI AD. "Kita akan buat dulu semacam exercise untuk hal itu," ujarnya.
Kemhan membahas pengembangan kelembagaan pertahanan dalam rangka percepatan pencapaian kekuatan pokok minimal (minimum essential forces/MEF). "Seiring percepatan MEF yang awalnya ditargetkan pada 2024 dan dimajukan menjadi 2019, maka pembentukan kelembagaan akan dipercepat," jelas Menhan.
Sebelumnya, Markas Besar TNI memastikan satu dari tiga Kogabwilhan akan terbentuk pada Februari atau Maret 2013 ini. "Direncanakan pada bulan ini akan kita ajukan untuk organisasinya. Mudah-mudahanan awal tahun ini, antara Februari atau Maret, akan kita bentuk," kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.
Adapun tahapan pembentukannya, Panglima menjelaskan, tinggal mengimplementasikan seperti yang tercatat dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi TNI. "Tinggal organisasi rinci dan tahapan pembentukannya yang kita susun," jelas Agus.
Tahap pertama, lanjut dia, Mabes TNI akan membentuk satu Kogabwilhan di wilayah barat, tepatnya di Mabes TNI. Kogabwilhan ini mengkaver dulu kegiatan operasi mabes TNI di seluruh Indonesia, sambil menunggu pembentukan di wilayah tengah dan timur.
Panglima menjelaskan, pembentukan Kogabwilhan untuk mengurangi tugas Panglima dalam mengendalikan semua kegiatan operasi TNI. "Saya memerlukan salah satu panglima komando wilayah pertahanan untuk memonitor kegiatan operasi," kata Panglima.
Selama ini pembinaan angkatan dilimpahkan ke kepala staf angkatan. Dan untuk operasi, Panglima menginginkan ada satu panglima yang mengendalikan seluruh operasi. "Sehingga ada panglima yang mengurusi operasi teritorial, operasi perbatasan, dan operasi-operasi lainnya. Jadi, semua akan terbagi dengan baik. Harapannya, semua operasi terkendali dengan baik," jelasnya.
Sementara itu, untuk persoalan alat utama sistem senjata (alutsista) yang juga merupakan instrumen pencapaian MEF, Kemhan pun akan mempercepatnya. Purnomo mengatakan, Kemhan menargetkan mampu memenuhi 50 persen alutsista pada semester pertama 2014.
Artinya, selama 2013 ini Kemhan harus menggenjot pengadaan alutsista hingga 24 persen karena pencapaian MEF di 2012 hanya 26 persen. "Target pencapaian MEF kita mendekati 45-50 persen pada 2014 agar pembangunan kekuatan bisa dipercepat dalam dua kali renstra hingga 2019," jelas Purnomo.
Tak heran, pada 2013 ini Kemhan menargetkan bisa mendatangkan 45 jenis alutsista. Bahkan, Kemhan membuat tim khusus untuk membangun kekuatan itu. "Saat ini sudah sebagian besar dalam proses produksi. Sebagian sudah datang dan sebagian lagi sudah selesai," kata Purnomo.
Adapun alutsista yang belum selesai, jelas Purnomo, posisinya saat ini masih diproses di DPR dan Kementerian Keuangan. "Yang masih di DPR tinggal menunggu proses ke Kementerian Keuangan terkait pendanaan. Sedangkan yang di Kementerian Keuangan tinggal menunggu persetujuan pinjaman dan menunggu dikirim ke DPR untuk pencabutan tanda bintang," kata Menhan.
Dia yakin sebanyak 90 persen dari target 45 alutsista bisa selesai pada semseter pertama 2014 mendatang. "Semoga akhir tahun ini persoalan regulasi selesai dan proses produksi bisa cepat dijalankan," jelasnya.
Sumber : KoranJakarta
No comments:
Post a Comment