Soal Papua, Dunia Internasional Dukung NKRI

JAKARTA (MI) : DPR mendorong penguatan diplomasi disertai kerja-kerja intelijen untuk mengatasi aktifitas berbau separatis, serta membuat isu Papua kondusif di kancah internasional. "Tren dunia internasional terhadap isu Papua sudah mulai bergeser ke arah yang kondusif. Artinya, sudah ada penegasan secara diplomatik bahwa banyak negara dan forum internasional yang mendukung keutuhan NKRI," ujar Mahfudz Siddiq usai memimpin raker gabungan dengan Menhan, Menlu RI, Kepala BIN, Kamis (25/5/13).

Fokus pertemuan memetakan bagaimana posisi dan sikap dunia internasional pada Papua.

Terkait keberadaan aktivitas separatis di beberapa negara, DPR mendorong penguatan diplomasi disertai kerja-kerja intelijen. Bila isu Papua di kancah internasional makin kondusif, maka penyelesaian masalah ini di tingkat domestik akan lebih mudah. Pendekatan yang ingin ditekankan DPR adalah mengedepankan aspek pembangunan.

Dalam raker gabungan itu juga disepakati bahwa pemerintah dan DPR akan bekerja sama menuntaskan persoalan Papua. Masing-masing pihak akan berbagi tugas.

"Pemerintah sendiri masih menelaah pendekatan dialog yang diinginkan masyarakat Papua," ujarnya.

Menurut Mahfudz, raker sengaja tidak mengambil kesimpulan karena baru masuk tahap awal pemetaan masalah dari berbagai aspek. Jika sudah diperoleh gambaran utuh, maka DPR akan segera mengajukan rekomendasi formula penyelesaian masalah Papua kepada pemerintah.

"Arah dan kebijakannya adalah bagaimana meminimalkan pendekatan keamanan dengan memfokuskan, misalnya TNI hanya pada pengamanan perbatasan Papua, pengamanan wilayah terluar Papua, dan membantu polisi dalam pengamanan," ujarnya.

PM Inggris Tegaskan Dukung Keutuhan NKRI

PERDANA Menteri Inggris, David Cameron menekankan komitmen pemerintahannya yang mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini disampaikan Cameron saat melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat (24/5) kemarin.

Pernyataan Cameron ini merespon pembentukan kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Dubes Inggris untuk Indonesia juga telah menegaskan bahwa pembentukan kantor perwakilan kelompok separatis itu tidak didukung oleh Pemerintah Inggris. "Betul PM UK menyinggung masalah Papua, terkait kantor mereka di Oxford. Dan menekankan kembali posisi pemerintah yang tetap mengakui NKRI secara utuh, dari Sabang dan Merauke," kata Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah saat dihubungi Jurnal Nasional, Sabtu (25/5).

Faizasyah menjelaskan, komunikasi telepon antara SBY dan Cameron fokus membahas rencana pertemuan ke-5 Panel Tingkat Tinggi PBB mengenai Agenda Pembangunan Pasca 2015 (UN High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda). Pertemuan terakhir tersebut akan digelar di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat pada tanggal 29-30 Mei 2013. Pertemuan final yang membahas laporan akhir panel ini akan dipimpin langsung oleh Presiden SBY.

Seperti diketahui, SBY menjabat sebagai ketua bersama (co-chairs) forum HLP bersama PM Cameron dan Presiden Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. "Pokok atau fokus pembicaraan telepon kemarin adalah pertemuan HLP di New York, utamanya terkait laporan akhir panel," ujar Faizasyah.

Sumber : pikiran-rakyat,Jurnas