Sunday, October 4, 2026

Bupati Nunukan Ajukan Enam Usulan Strategis kepada Menhan untuk Perkuat Perbatasan

 

NUNUKAN (MI) : Bupati Nunukan H. Irwan Sabri menyampaikan enam usulan strategis kepada Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin saat kunjungan kerja ke Yonif Teritorial Pembangunan (TP) 881/Baratama Dharma di Desa Pembeliangan, Kecamatan Sebuku, Jumat (2/10/2026).

Usulan tersebut mencakup persoalan pertahanan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan kawasan perbatasan, hingga penyelesaian Outstanding Boundary Problem (OBP) Indonesia-Malaysia.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan sarana dan prasarana di kawasan eks OBP B2700–B3100, wilayah Sungai Sinapad-Sungai Sesai, Kecamatan Lumbis Hulu. Pemkab Nunukan juga mengusulkan penyelesaian sejumlah persoalan lahan dan batas negara, termasuk kompensasi bagi warga terdampak perubahan garis batas serta pemanfaatan lahan sekitar 127 hektare di Sebatik Barat.

Bupati juga meminta percepatan pengoperasian PLBN Sebatik serta pembukaan jalur resmi Sebatik-Tawau. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, mendorong aktivitas ekonomi, dan memperbaiki pengawasan perlintasan antarnegara.

Persoalan pekerja migran Indonesia turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah mengusulkan penguatan pengawasan jalur tidak resmi, pencegahan keberangkatan ilegal, penanganan deportasi dan overstay, serta pemberantasan percaloan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Di bidang konektivitas, Pemkab Nunukan mengusulkan pembangunan jalan yang menghubungkan Long Semamu, Malinau, dengan Long Midang, Krayan. Infrastruktur tersebut diharapkan membuka akses distribusi dan pasar bagi komoditas unggulan seperti beras Adan dan garam gunung. Dukungan terhadap infrastruktur PLBN Long Midang dan fasilitas penerbangan di Krayan juga diminta.

Usulan terakhir berkaitan dengan rencana penataan kawasan latihan tempur TNI AD di Nunukan yang diperkirakan mencapai 277.859 hektare. Pemerintah daerah menekankan pentingnya memperhatikan aspek legalitas, tata ruang, status kawasan hutan, perizinan, serta hak masyarakat dan perusahaan atas lahan.

Pemkab Nunukan berharap keenam usulan tersebut dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menjadikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan beriringan dengan peningkatan pertahanan dan keamanan nasional.

No comments:

Post a Comment