Balikpapan (MI) : TNI Angkatan Laut berencana membangun
pangkalan berupa pelabuhan khusus di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang
akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi di wilayah timur
Indonesia.
"Sudah kami paparkan rencana pembangunannya di depan Asisten II Sekretaris Kota Balikpapan," kata Mayor Kusnanto, Kepala Seksi Pembinaan Potensi Maritim (Paskotmar) Pangkalan TNI AL Balikpapan, Selasa (13/9).
Selama ini pelabuhan bagi kapal-kapal TNI-AL adalah Pelabuhan Semayang, yang juga berfungsi sebagai pelabuhan penumpang dan pelabuhan bongkar muat barang dan peti kemas.
Menurut Mayor Kusnanto, TNI-AL juga kerap meminjam Pelabuhan Pertamina.
"Kapal-kapal kita kan sering kemari. Ya kalau dermaga di Semayan lagi kosong, merapat di situ. Atau juga ke Pelabuhan Pertamina. Kalau TNI AL punya sendiri kan kita jadi lebih leluasa. Fungsi pelabuhannya nanti untuk mendukung logistik pasukan dan fungsi-fungsi lainnya," ujar Kusnanto.
Meski selama ini fungsi-fungsi itu tetap bisa jalan dengan menggunakan Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Pertamina, menurut Mayor Kusnanto, keterbatasannya juga cukup banyak. Pelabuhan Pertamina, misalnya, adalah pelabuhan obyek vital dengan peraturan keselamatan yang sangat ketat sementara Pelabuhan Semayang selalu sibuk sebagai pelabuhan penumpang.
Wali Kota Rizal Effendi menyambut baik keinginan pembangunan pangkalan ini.
"TNI-AL sudah menunjuk lahan bekas Pelabuhan Petikemas Semayang, itu yang kita lagi koordinasikan karena lahan itu kan milik Adpel atau Pelindo," kata Wali Kota Rizal Effendi.
Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong pun mendukung penuh rencana pembangunan pangkalan ini. "Penting untuk menjaga keutuhan NKRI,? tegas Ketua Solong penuh semangat.
Pemkot Balikpapan, kata Solong, bisa membantu pembangunan pangkalan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
"Secara aturan, APBD bisa bantu TNI seperti diatur dalam UU 32 Tahun 2011," sambung Solong. Dia pun meminta Pemkot untuk segera mengambil langkah-langkah termasuk menyiapkan lahan untuk pembangunan pangkalan. "Jangan dibiarkan mereka tidak memiliki prasarana dan sarana," katanya.
"Sudah kami paparkan rencana pembangunannya di depan Asisten II Sekretaris Kota Balikpapan," kata Mayor Kusnanto, Kepala Seksi Pembinaan Potensi Maritim (Paskotmar) Pangkalan TNI AL Balikpapan, Selasa (13/9).
Selama ini pelabuhan bagi kapal-kapal TNI-AL adalah Pelabuhan Semayang, yang juga berfungsi sebagai pelabuhan penumpang dan pelabuhan bongkar muat barang dan peti kemas.
Menurut Mayor Kusnanto, TNI-AL juga kerap meminjam Pelabuhan Pertamina.
"Kapal-kapal kita kan sering kemari. Ya kalau dermaga di Semayan lagi kosong, merapat di situ. Atau juga ke Pelabuhan Pertamina. Kalau TNI AL punya sendiri kan kita jadi lebih leluasa. Fungsi pelabuhannya nanti untuk mendukung logistik pasukan dan fungsi-fungsi lainnya," ujar Kusnanto.
Meski selama ini fungsi-fungsi itu tetap bisa jalan dengan menggunakan Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Pertamina, menurut Mayor Kusnanto, keterbatasannya juga cukup banyak. Pelabuhan Pertamina, misalnya, adalah pelabuhan obyek vital dengan peraturan keselamatan yang sangat ketat sementara Pelabuhan Semayang selalu sibuk sebagai pelabuhan penumpang.
Wali Kota Rizal Effendi menyambut baik keinginan pembangunan pangkalan ini.
"TNI-AL sudah menunjuk lahan bekas Pelabuhan Petikemas Semayang, itu yang kita lagi koordinasikan karena lahan itu kan milik Adpel atau Pelindo," kata Wali Kota Rizal Effendi.
Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong pun mendukung penuh rencana pembangunan pangkalan ini. "Penting untuk menjaga keutuhan NKRI,? tegas Ketua Solong penuh semangat.
Pemkot Balikpapan, kata Solong, bisa membantu pembangunan pangkalan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
"Secara aturan, APBD bisa bantu TNI seperti diatur dalam UU 32 Tahun 2011," sambung Solong. Dia pun meminta Pemkot untuk segera mengambil langkah-langkah termasuk menyiapkan lahan untuk pembangunan pangkalan. "Jangan dibiarkan mereka tidak memiliki prasarana dan sarana," katanya.
Sumber : Republika
syofian11 April 2013 00.26
ReplyDeleteSedikit masukkan dari saya untuk team KOPASSUS, teman2 setuju gak, kalo misi kopasssus ga hanya menangani terorisme, pemberontakkan, tetapi ditambah satu misi lagi yaitu : memberantas pelaku korupsi yang terlibat dan terbukti di Indonesia, jadi targetnya adalah para koruptor di Negeri ini menjadi target mati bagi Kopassus, pelaku korupsi harus mati. Kalo saja Pak Presiden,Pangab, Menhan, Menhumham, sekaligus MUI juga bila perlu setuju dengan ide ini saya kira tidak ada salahnya untuk dicoba (simulasi) trial selama 6 bulan, nah setelah 6 bulan di evaluasi lagi hasilnya, berapa persentase keberhasilan dari simulasi ini, kalo memang ini berhasil dalam membasmi pelaku korupsi di Indonesia ada baiknya diwacanakan tambahan RUU anti korupsi. yang mana isi RUU itu terkait dimana bagian dari isinya berbunyi : "Pemerintah/Negara tidak bertanggung jawab atas keselamatan jiwa bagi para Pelaku Korupsi yang terbukti di wilayah NKRI". nah secara hidden pesan tersebut bahwa para pelaku Korupsi siap sedia untuk di Eksekusi oleh team Kopassus anti korupsi dimana saja (Dalam/Luar Negeri)dan kapan saja, dan Pemerintah/Negara tidak akan mengusut perihal kematian para pelaku korupsi tersebut dengan mengenyampingkan yang namanya HAM bagi para Pelaku Korupsi.
Prediksi saya tingkat keberhasilan ini bisa mencapai 90%, pelaku korupsi akan berfikir 1000x untuk melakukan tindakan korupsi di wilayah NKRI.
sekarang pertanyaan yang ada dikepala saya,"Siap dan Maukah para petinggi elit politik di Negeri ini untuk mencoba ide ini".
dan jawaban dikepala saya langsung datang, "Tentu saja Tidak..!" karena tidak ada yang bisa menjamin para petinggi elit politik di Negeri ini bebas dari Korupsi. dan Mereka tidak akan rela menjadi korban kebijakan mereka sendiri.